Tuesday, March 5, 2013

KPU Tak Beri Dispensasi Demokrat Terkait Pencalegan

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik menegaskan pihaknya tidak akan memberikan pengecualian terhadap partai politik, termasuk Partai Demokrat, terkait persyaratan pendaftaran calon anggota legislatif (caleg).

"Kami tidak memberi perlakuan khusus terhadap partai politik tertentu, dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, semuanya harus diperlakukan sama. Tidak ada dispensasi," kata Husni sebelum memberikan pengarahan kepada KPU Provinsi terkait penetapan daerah pemilihan (dapil) di Jakarta, Senin.

Persyaratan terkait pendaftaran caleg, yang menjadi ganjalan Partai Demokrat, adalah terkait dengan pencantuman tanda tangan ketua umum dan sekretaris jenderal (sekjen) partai.

Terkait rencana Partai Demokrat untuk menggunakan pelaksana tugas (Plt) ketua umum, KPU menyatakan tidak mempermasalahkan hal tersebut sepanjang itu terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

"Ketika parpol mengajukan daftar calon sementara (DCS) ke KPU, semua hal administrasi harus sudah selesai di Kemenkumham," jelas Husni.

Prosedur pendaftaran caleg oleh sepuluh parpol peserta Pemilu 2014 harus disertai dengan surat rujukan Kemenkumham kepada KPU. Kemudian, ketika ada parpol yang mengganti jabatan ketua umum, mereka juga harus menyertakan surat keterangan dari Kemenkumham.

"Itu berlaku untuk semua parpol. Kalau surat dari Kemenkumham yang menandatangani adalah Ketum A, maka yang menandatangani DCS adalah orang yang tertera tersebut," paparnya.

Dia menambahkan hingga berita ini ditulis, KPU belum menerima surat pengajuan konsultasi dari Partai Demokrat terkait permasalahan yang terjadi.
Selain Partai Demokrat, dua partai lain yang mengalami pergantian ketua umum, yaitu Partai Keadilan Sejahtera dan Partai NasDem.

"Setelah menetapkan parpol peserta Pemilu 2014, ada dua parpol yang berganti kepengurusan dan dengan (Demokrat) ini menjadi tiga," ujarnya.
Masa waktu pendaftaran DCS ke KPU dimulai pada 9 hingga 15 April, dengan disertai surat keterangan dari Kemenkumham sebagai lampiran. (ar)

http://id.berita.yahoo.com/kpu-tak-b...121322207.html
Sumber dari http://kask.us/g7aDE oleh mubarak.20

No comments:

Post a Comment